JAKARTA – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ingin agar torehan prestasi menentukan posisi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anies meyakini cara itu akan memberantas praktik orang dalam (ordal).
“Yang tak kalah penting, kembalikan merit system di dalam BUMN kita, supaya prestasi menentukan posisi bukan koneksi menentukan posisi, supaya ordal-ordal selesai,” kata Anies dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis malam.
Anies menilai negara membentuk BUMN karena membutuhkan fleksibilitas dalam melakukan pembangunan. Sehingga, Anies memandang perusahaan BUMN tak semestinya dituntut mencari untung demi meningkatkan pendapatan negara.
“Dua tangan ini harus dikerjakan sama-sama. Tapi kalau dua ini (birokrasi dan korporasi) dipandang sebagai instrumen meningkatkan pendapatan negara maka dia akan crowded on pasar. Pasti dan itu pasti ada conflict of interest. Di sisi regulator, sisi lain market player maka dia bisa bikin regulasi yang menguntungkan market player dia. Betul tidak?” jelasnya.
Anies kemudian menceritakan pengalamannya sewaktu bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat tengah mengembangkan transportasi umum di Ibu Kota, ia memilih untuk mendirikan BUMD ketimbang menugaskan Dinas Perhubungan dengan alasan fleksibilitas.
“Kami pilih pakai PT karena PT mudah melakukan kontrak dengan siapa saja, hiring-firing bisa dikerjakan tanpa peraturan ASN yang rumit, investasi bisa dilakukan, kerjasama dengan periklanan boleh dilakukan,” ujarnya.
“Jadi kenapa gunakan instrumen korporasi? Bukan karena ingin cari untung tapi karena negara butuh fleksibilitas dalam jalankan tugas pembangunan itu. Bayangkan kalau public transport diserahkan ke Dishub, dia mau lepas aset aja susah karena ada inbreng dan lain-lain,” imbuhnya. (*)
sumber https://news.detik.com
Anies Ingin Prestasi Tentukan Posisi di BUMN: Bukan Koneksi Tentukan Posisi
