PANGKALPINANG – Camat Gabek, Suandi, mengungkapkan lahan yang diberitakan sejumlah media diduga telah dijual oleh anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Daryanto, bukanlah aset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Lahan yang diberitakan itu bukan aset Pemkot, itu Eks Hak Guna Usaha PT Rinjani, yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2012. Sekarang lahan itu berstatus quo, artinya kembali ke negara,” ungkap Suandi saat ditemui di Kantor Camat Gabek, Jumat (27/12) siang.
Suandi juga mengungkapkan bahwa lahan tersebut seharusnya tidak boleh diperjualbelikan. “Ada surat dari BPN, yang melarang lahan itu diperjualbelikan, dan dilarang menerbitkan surat tanah di atas lahan itu,” imbuhnya.
Senada dijelaskan Lurah Selindung Lama, Musyadi. Menurutnya, lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah dipasang plang dan sudah dipagar.
Karena adanya larangan dari itu pula, lanjut Musyadi, hingga kini pihak Kelurahan Selindung Lama tidak pernah membuat surat apapun di atas lahan tersebut.
“Sejak menjabat bulan Oktober 2019 sampai sekarang, saya tidak pernah mengeluarkan surat apapun untuk lahan itu. Eks HGU PT Rinjani itu luasnya 294,5 hektare. Titik nolnya di mana dan batas-batasnya pun kami belum tahu,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Musyadi, tahun 2023 ada wacana pengukuran ulang terhadap lahan itu. Namun ada kelompok warga yang memasang spanduk, mengklaim lahan itu milik masyarakat Selindung. “Pihak BPN kemudian melaporkan ke Polres Pangkalpinang. Sampai sekarang buku register masih diamankan di Polres,” katanya.
Musyadi mengaku merasa lucu membaca berita yang beredar, yang menyebutkan lahan tersebut milik Pemerintah Selindung, lantaran tidak jelas yang dimaksud Kelurahan Selindung Lama atau Selindung Baru?
