PANGKALPINANG (realita.news) – Penjabat Walikota Pangkalpinang, Budi Utama menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan I Tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang, Jumat (18/10/2024).
Bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pangkalpinang, Budi menyampaikan bahwa penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2025 ini merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan bersama terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Penyusunan raperda ini dilakukan dengan upaya agar tetap selaras dan berdasarkan agenda pembangunan sebagaimana yang telah tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 yaitu pemerataan Kesejahteraan dan Daya Saing SDM.
“APBD yang telah disusun diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang belum baik baik saja, ” kata Budi.
APBD Pangkalpinang tahun anggaran 2025 didesain harus mampu merespon perbagai perkembangan dan tantangan di masa mendatang serta mampu beradaptasi dan fleksibel dalam setiap perubahan ditengah dinamika global dan domestik yang begitu tinggi. “Masih banyak tantangan yang dihadapi Kota Pangkalpinang untuk menjadi daerah yang maju, ” ungkap Budi.
Dalam rangka menjaga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan berdaya saing, maka akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah juga perlu diperkuat sehingga dapat terwijudnya birokrasi daerah yang berintegritas, profesional, dan kompeten dalam membangun dan mengelola sumber daya yang dimiliki daerah.
Budi menyebut penguatan reformasi birokrasi ini dilakukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit melalui penggunaan teknologi dalam pelayanan publik secara masif seperti SPBE, dan terselenggaranya Mall Pelayanan, penyederhanaan perizinan usaha publik, dan inovasi lainnya. Hal ini dilakukan demi terciptanya pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan berdaya saing melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan serta peningkatan kompetensi dan keterampilan dalam menghadapi adanya disrupsi teknologi dan digitalisasi yang sangat cepat, ” jelas Budi.
Ditengah keterbatasan keuangan yang dihadapi saat ini, Budi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang akan terus berupaya menjaga kondisi keuangan APBD agar tetap sehat, adaptif dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.
Program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas daerah tentu akan menjadi perhatian serius pemerintah misalnya kemiskinan, terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi daerah.
