PANGKALPINANG (realita.news) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung yang dipimpin ketua dan wakil ketua sementara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.
Dijelaskan wakil ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar bahwa RDP tersebut membahas terkait penyelesaian iuran jaminan kesehatan (JKN) bagi keluarga yang tidak mampu yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
“RDP ini membahas mengenai kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi. Dengan keuangan yang menurun ini maka ada pengurangan, sekitar 70 ribu lebih se-Bangka Belitung,” ujarnya, Senin (08/10).
“Karena itu kan perlu dibahas bersama mengenai kondisi itu. Bagi saya kesehatan ini kan pelayanan dasar yang wajib harus dipenuhi, jangan dalam kondisi yang ekonomi nya susah lalu persoalan kesehatan kesulitan, maka dari itu pemerintah harus hadir,” bebernya.
Lebih lanjut, dirinya meminta agar dinas-dinas yang ada di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota bisa mereview ulang kegiatan yang ada di dinasnya masing-masing.
