PANGKALPINANG — Memasuki usia ke-269 tahun, Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, penghargaan maupun capaian indikator pemerintahan.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan seluruh capaian tersebut harus bermuara pada manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
“Masyarakat tidak menunggu janji, tetapi menunggu kerja nyata,” tegas Saparudin dalam Rapat Paripurna Istimewa ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (17/9/2026).
Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pangkalpinang ke-269.
Saparudin memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Pangkalpinang. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat 4,54 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,64 dan masuk kategori sangat tinggi.
Di sektor kesehatan, cakupan kepesertaan JKN disebut mencapai 99,86 persen. Capaian itu turut mengantarkan Pangkalpinang meraih UHC Award 2026.
Pelayanan publik juga mencatat nilai 85,02 dari Ombudsman. Sementara Indeks Reformasi Hukum 2025 berada pada predikat AA.
Pada sektor pendidikan, hasil TKA 2026 yang disampaikan Saparudin menempatkan jenjang SD Pangkalpinang di peringkat keenam nasional dan SMP pada peringkat kesembilan nasional.
Namun, Saparudin mengingatkan berbagai capaian tersebut bukan akhir dari pembangunan.
Menurutnya, angka dan penghargaan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Pangkalpinang akan terus mendorong pengelolaan APBD untuk memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, mendorong investasi serta mengembangkan perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
