PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel, Rabu (29/7/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar, itu juga menjadi momentum penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Dua raperda yang disetujui yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Usai rapat, Eddy Iskandar mengatakan seluruh fraksi di DPRD Babel menerima kedua raperda tersebut. Namun, setiap fraksi tetap menyampaikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Alhamdulillah semua fraksi menerima. Walaupun ada beberapa catatan berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja pemerintah, tetapi juga ada apresiasi yang disampaikan fraksi terhadap capaian-capaian pemerintah pada tahun 2025,” kata Eddy.
Menurutnya, salah satu capaian yang mendapat apresiasi dari DPRD adalah keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Selain itu, peningkatan tata kelola birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah juga dinilai menunjukkan perkembangan positif.
Eddy berharap berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dapat menjadi bahan evaluasi agar kinerja pemerintah semakin baik pada tahun-tahun mendatang.
Meski demikian, DPRD turut menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, terutama terkait kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rendahnya serapan anggaran.
“Masih ada OPD yang memiliki sisa anggaran cukup besar. Padahal anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, catatan yang diberikan DPRD setiap tahun tidak bersifat sama, melainkan disesuaikan dengan kondisi serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah pada periode berjalan.
Dalam kesempatan itu, Eddy juga menanggapi rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengusulkan persetujuan DPRD untuk melakukan pinjaman daerah guna membiayai pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke.
Menurutnya, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD dan menjadi bagian dari upaya merealisasikan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di sektor kesehatan.
“Pemerintah mengajukan persetujuan kepada DPRD terkait rencana pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke. Untuk mewujudkan program tersebut diperlukan tambahan anggaran melalui proses peminjaman, dan saat ini masih dalam tahap pembahasan,” jelasnya.
Pembahasan tersebut, lanjut Eddy, melibatkan komisi terkait, Badan Anggaran DPRD, serta seluruh fraksi sebelum nantinya diputuskan dalam rapat paripurna.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, Eddy menegaskan pihaknya mendukung program prioritas gubernur. Namun, skema pembiayaan akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Program prioritas gubernur tentu harus diwujudkan. Apakah melalui optimalisasi pendapatan daerah atau alternatif pembiayaan lainnya, itu akan dibahas bersama,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Efisiensi dilakukan terhadap kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sementara program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan bagian dari visi-misi gubernur bukanlah hal yang untuk diefisienkan,” tutup Eddy. (*)
Dua Raperda Disahkan DPRD Babel, Eddy Ingatkan OPD Soal Serapan Anggaran
