PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas sektor bersama Bank Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Langkah itu dibahas dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu, 15 Juli 2026.
Pertemuan yang dipimpin Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menjalankan 11 program prioritas pengendalian inflasi. Pemerintah daerah menargetkan stabilitas harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi seluruh sektor. Semua pihak harus bergerak bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di Bangka Belitung,” kata Hidayat dalam rapat tersebut.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia memetakan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi pergerakan harga, mulai dari ketersediaan komoditas pangan, kelancaran distribusi, hingga faktor musiman yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Berdasarkan paparan pemerintah kabupaten dan kota se-Bangka Belitung, kondisi inflasi daerah hingga pertengahan 2026 masih berada dalam kondisi terkendali. Namun, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan perubahan harga akibat gangguan pasokan maupun distribusi.
Kesepakatan pengendalian inflasi tersebut akan diterapkan melalui sejumlah program yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait.
