JAKARTA – Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menginstruksikan seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah hukum masing-masing.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penerbitan surat edaran tersebut dilakukan setelah masa pengumpulan data yang sebelumnya ditugaskan kepada seluruh jajaran Kejati telah berakhir.
“Surat Edaran ini merupakan surat biasa terkait dengan penanganan perkara. Surat tersebut dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data sudah selesai,” ujar Anang Supriatna dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Meski tahap pengumpulan data telah dihentikan, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa hal tersebut tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Data dan informasi yang telah diperoleh dari seluruh wilayah akan tetap dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penyidikan.
“Data-data yang telah terkumpul dan terhimpun akan tetap ditindaklanjuti. Proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku,” tegas Anang.
Menurut Kejaksaan Agung, surat edaran terbaru tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi sebelumnya yang meminta seluruh Kejati melakukan inventarisasi serta melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah masing-masing.
Dengan berakhirnya tahap pengumpulan data, penanganan perkara kini memasuki fase pendalaman terhadap hasil inventarisasi dan proses pembuktian apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana.
Kejaksaan Agung memastikan seluruh informasi yang telah dihimpun akan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
