PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengelar rapat paripurna yang membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (18/5/2026).
Selain pembahasan perda tersebut, dalam rapat paripurna kali ini juga disampaikan perobahan unsur pimpinan fraksi di DPRD Bangka Belitung.
Perubahan aturan tersebut dinilai penting sebagai langkah penyesuaian terhadap kebijakan terbaru pemerintah pusat sekaligus upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, perubahan aturan tersebut dinilai penting sebagai langkah penyesuaian terhadap kebijakan terbaru pemerintah pusat sekaligus upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Politisi Partai Golkar yang memimpin jalannya sidang paripurna ini mengatakan ada sejumlah poin dalam perda yang harus segera diperbarui setelah terbitnya keputusan terbaru dari Menteri Dalam Negeri mengenai perubahan tarif.
“Beberapa item memang harus segera disesuaikan karena ada keputusan Mendagri yang baru terkait perubahan tarif,” kata Eddy Iskandar usai rapat paripurna.
Menurutnya, revisi perda tidak hanya fokus pada penyesuaian aturan, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan sektor retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal di Bangka Belitung.
