PANGKALPINANG – Pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Bangka Belitung mengeluhkan sikap instansi pemerintahan yang terkait dalam persoalan sawit membiarkan para pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang menentukan harga pembelian tandan buah segar seenaknya.
“Jangankan untuk menaikan harga pada saat harga minta sawit naik, harga yang telah menjadi ketetapan Pemerintah Daerah Bangka Belitung masih tidak mereka sepakati. Jadi kami harap Ketua DPRD Babel membantu menegur para PKS agar mereka tidak lagi membeli murah TBS petani,” kata H Sahurudin, Ketua DPW APKASINDO Bangka Belitung.
Sahurudin bersama ketua dan pengurus APKASINDO kabupaten di daerah ini datang ke gedung dewan memenuhi undangan DPRD untuk dengar pendapat terkait dinamika harga TBS, di ruang banmus DPRD Babel, Senin (20/4/2026). Hadir juga pimpinan beberapa Pabrik Kelapa sawit yang ada di Bangka Belitung.
Selain Sahuruddin, para Ketua DPD APKASINDO kabupaten juga diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka terhadap harga TBS tersebut. Secara umum mereka menyoroti masih rendahnya harga TBS di tingkat peratni termasuk adanya prilaku PKS yang menetapkan besarnya potongan persentase produksi yang dibebankan kepada harga TBS. “Ini tidak benar,” kata Johan, Ketua DPD APKASINDO Bangka Selatan.
Menanggapai hal itu, Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya mendorong agar harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berada di angka minimal Rp3.000 per kilogram. Angka tersebut dinilai ideal mengingat kondisi ekonomi saat ini, terutama tingginya harga pupuk yang dinilai semakin tidak terkendali.
Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan hasil dari berbagai masukan, baik dari petani, pemerintah daerah, DPRD, hingga pihak perusahaan pabrik sawit.
“Kami atas nama DPRD meminta kepada seluruh perusahaan pabrik sawit agar harga paling rendah berada di angka Rp3.000. Ini penting demi menjaga keberlangsungan ekonomi petani,” tegasnya.
