PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dokumen laporan keuangan yang belum diaudit tersebut diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Babel Flora Anita Diassari, di Ruang Rapat Kantor BPK Perwakilan Babel, Air Itam, Kamis (9/4/2026).
Gubernur Hidayat Arsani mengatakan penyerahan laporan ini merupakan wujud nyata niat baik pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada prinsip keadilan serta kepatuhan agar alokasi anggaran dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Penyerahan laporan keuangan ini adalah pemenuhan amanat Pasal 191 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum diserahkan, LKPD Unaudited ini telah melalui proses reviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 6 April lalu,” jelas Hidayat Arsani.
Ia juga menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Ia memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK nantinya akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan bagi tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
