JAKARTA (realita.news) – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hellyana, menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, serta Bupati dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (28/4/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, bersama Wakil Ketua Komisi II Aria Bima, Dede Yusuf, dan Zulfikar Arse Sadikin ini membahas sejumlah agenda strategis. Beberapa diantaranya meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan dana transfer dari pusat ke daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, Wagub Hellyana memaparkan secara rinci kondisi terkini di Bangka Belitung, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Ia juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap mekanisme penyaluran dana transfer agar lebih tepat sasaran dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
Ia juga melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak dirinya dilantik bersama Gubernur Hidayat Arsani. Kinerja pemerintahan daerah terus menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya dalam pemanfaatan potensi kelautan, dan pertambangan.
“Meskipun Bangka Belitung dihadapkan pada tantangan berupa kenaikan angka kemiskinan, dan pengangguran, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah terus berupaya untuk mempercepat pemulihan, dan pertumbuhan melalui berbagai program strategis,” ungkapnya.
Terkait kondisi keuangan daerah, Hellyana menjelaskan, meskipun terjadi penyesuaian pada total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah tetap berhasil menjaga kontribusi signifikan dari sektor pajak daerah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dengan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam bidang kepegawaian, Hellyana menyoroti kemajuan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangka Belitung yang terus meningkat.
“Pemerintah daerah juga telah mengusulkan formasi baru untuk PPPK dan CPNS, serta memetakan kompetensi ASN guna mendukung penerapan sistem merit yang lebih efektif. Proses mutasi, dan promosi jabatan pun dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Hellyana memaparkan peran penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dimiliki provinsi, seperti perusahaan penjaminan kredit, rumah sakit umum daerah, rumah sakit jiwa, hingga sekolah kejuruan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup laporannya, Hellyana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kinerja pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar satu setengah juta jiwa penduduknya dapat terlayani dengan optimal.
