“Sebagai mitra DPR RI, kami siap mendukung sepenuhnya upaya bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan yang semakin prima,” pungkasnya.
Sebelumnya saat memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, mengucapkan selamat kepada para gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik untuk periode 2025–2030 dalam Rapat Kerja Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia.
“Besar harapan kami, saudara sekalian dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan memperkuat kemitraan dengan Komisi II DPR RI dalam urusan pemerintahan daerah,” ujar Rifqinizamy.
Ia menegaskan, rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi APBD, dana transfer pusat ke daerah, serta tingkat kemandirian fiskal provinsi, kabupaten, dan kota.
Dalam rapat itu Rifqinizamy juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai belum optimal. “Lebih dari 70 persen BUMD di Indonesia tidak operasional, dan membebani APBD tanpa memberikan manfaat yang sebanding,” tegasnya.
Oleh karena itu, Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan penguatan regulasi, dan pembentukan Direktorat Jenderal baru di Kemendagri untuk membina, dan mengawasi BUMD agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang sehat, dan produktif.
Isu pengelolaan kepegawaian daerah juga menjadi sorotan, khususnya terkait konversi tenaga honorer menjadi PPPK yang menambah beban belanja pegawai daerah.
“Kita memiliki komitmen menyelesaikan persoalan honorer, namun harus tetap menjaga agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen APBD,” ungkap Rifqinizamy.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel untuk memperjuangkan berbagai aspirasi, dan kebutuhan daerah di tingkat nasional, sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan yang merata, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. (*)
Sumber Diskominfo
