PANGKALPINANG (realita.news) – Hari pertama menjalanlan tugasnya sebagai Walikota Pangkalpinang, Prof. H. Saparudin M.T. Ph.D, menjawab harapan anggota DPRD Pangkalpinang tentang anggaran daerah dengan rencana program kerja yang terukur.
Kalangan dewan risau karena anggaran pemerintah daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat berkurangnya transferan dari pemerintah pusat. Karena itu, dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan I DPRD Kota Pangkalpinang, kalangan dewan meminta walikota dan wakilnya untuk bergerak cepat menaikkan Pendapatan Asli Daerah.
Rapat paripurna yang diadakan di Gedung DPRD Pangkalpinang, Kamis (16/10/2025), beragendakan penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA-APBD (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dan PPAS-APBD (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Prof. Udin tak hanya menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD dalam membahas KUA-PPAS, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan.
“Saya tadi mendengar dengan seksama apa yang disampaikan ketua DPRD dan juga juru bicara anggaran dari DPRD. Saya tidak akan menyampaikan detail angka-angkanya karena semua sudah disampaikan tadi, supaya tidak kalah,” katanya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada ketua, wakil ketua DPRD, dan para anggota DPRD yang telah membahas KUA-PPAS itu dengan seksama dan memperhatikan tentunya yang paling utama adalah kepentingan-kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Prof. Udin mengakui bahwa anggaran pemerintah kota pada tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat berkurangnya transferan dari pemerintah pusat. Namun, ia mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan bekerja keras mencari solusi.
“Kita semua adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh masyarakat Pangkalpinang. Kalau kita pesimis, bagaimana masyarakat kita? Tentu mereka juga menjadi lebih pesimis lagi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prof. Udin mencatat dengan seksama beberapa sektor yang menjadi perhatian DPRD dan diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
