“Dalam pertemuan ini, kami melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pengembangan sejumlah layanan digital, di antaranya aplikasi berlangganan smart parking, pembayaran retribusi sampah, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta layanan digital lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan proses rekomendasi dan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil dinilai sangat penting untuk menjamin keberlangsungan serta optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat Kota Pangkalpinang.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap dapat terjalin sinergi yang kuat dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung tata kelola administrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. (*)
