Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian menyampaikan berdasarkan data BNPB, tidak ada satu pun daerah di Indonesia yang benar-benar bebas dari risiko bencana. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Sumatera Barat, merupakan wilayah rawan bencana.
Karena itu, menurutnya, pemahaman kebencanaan harus dimiliki secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Ia juga menyebutkan, dari tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu, Sumatera Barat termasuk daerah yang relatif cepat keluar dari status tanggap darurat.
Dari 13 daerah di Sumbar yang sempat menetapkan status tanggap darurat bencana, saat ini 12 daerah telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Kabupaten Agam menjadi satu-satunya daerah yang masih berstatus tanggap darurat.
Rustian menegaskan, penanganan kebencanaan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi sebuah keharusan dalam penanganan kebencanaan,” tegasnya seperti dilansir hariansinggalang.co.id.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi berpesan kepada para mahasiswa yang akan turun sebagai tim verifikasi rumah terdampak bencana agar melaksanakan pendataan sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan BNPB.
“Ketepatan dan kecepatan dalam pendataan sangat dinantikan masyarakat, karena ada ribuan warga terdampak yang berharap segera mendapatkan kepastian,” ujarnya. (*)
