Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pentingnya Survei Penilaian Integritas ini sebagi salah satu upaya pemerintah kota untuk memetakan risiko dan melakukan pencegahan korupsi. Hingga saat ini pemerintah kota masih belum bisa memberikan sanksi dan teguran kepada pegawai yang tidak memberikan jawaban terhadap survei tersebut karena pengiriman WA Blest dilakukan secara acak oleh KPK.
Namun, Budi terus mendorong agar seluruh pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menerima WA Balst atau yang dipilih menjadi responden agar dapat meluangkan waktu untuk mengisi survei tersebut dengan sebenar-benarnya. “Padahal saya lihat pertanyaannya tidak ada yang macam-macam dan normatif. Kenapa harus takut. Intinya pegawai harus berubah mindsetnya jawab saja sejujurnya,” tegas Budi.
“Penilaiannya masih di bulan Desember. Tapi kalau bisa bulan Oktober sampai November ini kita kencang-kencangkan. Ini sudah lumayan lama karena kita masih banyak untuk penilaian-penilaian lainnya, ini terintegrasi dengan biro organisasi nantinya jadi mulai saat ini kita mulai mendorong ini untuk mengisi survei, ” lanjutnya. (rea)
