Menurutnya, kita negara produsen karena ada petani, ada nelayan, ada pabrik-pabrik dan lain-lain. Kalau terinflasi maka mereka akan terpukul harganya, sehingga harga semua turun otomatis untuk menutup operasional saja mungkin agak sulit, apalagi mau mendapatkan untung sehingga kita perlu mencari keseimbangan antara poin diantara menyenangkan konsumen terjangkau dan ada barangnya dan kemudian ada produsen yang masih bisa mendapatkan keuntungan kita menjaga di angka 1 setengah sampai dengan 3,5 persen.
“Namun, angka ini tidak menggambarkan tidak semua daerah adalah angka agregat atau rata-rata daerah karna BPS setiap bulan melakukan pemantauan harga semua daerah karna BPS memiliki cabang di semua kabupaten kota dan itu instrumen paling utama untuk mendapatkan data selain bulanan juga kita sudah meminta kepada BPS untuk mengeluarkan standar atau patokan karena data BPS sendiri menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pengendalian inflasi langkah-langkah apa yang kita kerjakan di daerah mana yang tertinggi dan terendah,” jelasnya.
Sehingga, pihaknya bisa tahu komoditas mana yang menjadi penyebab pendukung yang menyebabkan inflasi sehingga perhatian bisa ke arah itu sebagaimana data-datanya.
“Yang tertinggi inflasi di daerah seperti di Minahasa Selatan 7,56 persen. Kita memiliki data lengkap semua daerah dan terima kasih kepada daerah dibawah angka 3 persen dan yang paling terendah yaitu kabupaten Belitung Timur dan terima kasih pak Pj Bangka Belitung. Dua angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi menggambarkan dinamika yang paling utama, indikator utama pengendalian ekonomi Indonesia dan kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,11 persen tertinggi dalam tahapan pemerintahan bapak presiden Jokowi ditahap yang kedua ini,” kata Tito.
Tito menyebut 5,11 persen tertinggi sejak dua tahun terakhir, pada saat Di G-20 urutan nomor dua setelah negara Cina. Hal ini merupakan data yang sangat bagus dan sangat menjadi sorotan dunia. (*)
Sumber Dinas Kominfo
