Ia menegaskan, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui rapat koordinasi. Setiap OPD harus bergerak sesuai kewenangan teknis agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Babel juga mendorong keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa.
Para kepala dinas diharapkan tidak menutup akses komunikasi dengan mahasiswa sehingga setiap perkembangan penanganan aspirasi dapat terus dikawal bersama.
Eddy menyebut keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, DPRD dan mahasiswa.
Ia bahkan mendorong para pejabat membuka akses komunikasi secara langsung atau “open HP” agar mahasiswa lebih mudah menyampaikan masukan maupun melakukan koordinasi.
“Jangan sampai ada kepala dinas yang sulit dihubungi. Kita ingin komunikasi dibuka, sehingga mahasiswa bisa memberikan masukan dan bersama-sama mengawal penyelesaian persoalan,” katanya.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Babel berharap sinergi antara legislatif, eksekutif dan mahasiswa dapat terus berjalan.
Sejumlah persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Kami menilai kolaborasi tersebut penting agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas forum audiensi, tetapi berlanjut pada langkah penyelesaian yang dapat dirasakan masyarakat,” kata Eddy. (*)
