Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan dimulainya pengembangan kawasan Tanjung Pendam pada tahun 2027, setelah seluruh proses hukum terkait aset tersebut rampung hingga tahap sertifikasi.
“Harapannya, kita bisa memulai pengembangan pada tahun 2027,” ujarnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Riono Budisantoso, menjelaskan bahwa aset Tanjung Pendam sebelumnya telah diserahkan oleh PT TIMAH kepada Pemerintah Kabupaten Belitung melalui mekanisme hibah.
Namun, proses sertifikasi aset tersebut belum rampung. Saat proses sertifikasi hendak dilanjutkan, ditemukan ketidaksesuaian antara luas lahan aktual dan data yang tercatat sebelumnya.
Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh abrasi pantai yang secara bertahap mengurangi luas kawasan itu. Dari luas awal yang tercatat sekitar 15,6 hektare, luas aset tersebut kini telah disepakati menjadi sekitar 12,2 hektare.
Perbedaan tersebut kemudian diselesaikan melalui negosiasi antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan PT TIMAH. Kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan mengenai luas dan batas-batas lahan yang ditetapkan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Belitung.
“Setelah melalui proses negosiasi, diskusi, dan adanya saling pengertian dari semua pihak, kami akhirnya mencapai kesepakatan mengenai luas dan batas-batas lahan yang dialihkan tersebut,” ujar Riono.
Menurut Riono, penyelesaian status aset ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan tersebut dapat berjalan dengan landasan hukum yang jelas.
Ia berharap rencana pengembangan Tanjung Pendam yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (***)
(Sumber www. timah.com)
