BANGKA SELATAN — Diskusi mengenai pembaruan dokumen Rencana Induk Pengembangan Masyarakat (RIPPM) PT TIMAH (Persero) Tbk masih berlangsung. Kali ini, forum konsultasi publik diadakan di Kabupaten Bangka Selatan.
Acara yang diadakan di Aula Kantor Wasprod PT TIMAH, Rabu (6 Mei 2026), ini merupakan bagian dari upaya merancang program pemberdayaan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Dan juga berfungsi sebagai platform dialog yang mempertemukan perusahaan, pemerintah daerah, pejabat desa, dan perwakilan masyarakat.
Forum ini diharapkan dapat menghasilkan formulasi program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bangka Selatan, sekaligus selaras dengan implementasi ESG perusahaan.
Konsultasi publik ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
Selain itu, enam kepala kecamatan, 20 kepala desa, dan perwakilan pemuda dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bangka Selatan turut serta dalam diskusi, memperkaya perspektif dan memastikan bahwa diskusi tersebut mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Kepala Departemen Komunikasi Korporat PT TIMAH (Persero) Tbk, Anggi Siahaan, menyatakan bahwa sesi FGD serupa sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, dan daerah operasional lainnya.
Forum pembaruan RIPPM ini berfungsi sebagai momentum penting untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan pejabat desa yang memiliki pemahaman langsung tentang kondisi di wilayah masing-masing.
Menurut Anggi, sinergi dan keterbukaan dari semua pihak adalah kunci untuk memastikan formulasi RIPPM tepat sasaran.
“Diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk pembaruan RIPPM ini dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Ini merupakan momentum yang sangat penting untuk menyerap saran dari pemerintah daerah dan pejabat desa yang berperan strategis di wilayah masing-masing, sehingga dapat diintegrasikan dengan program pengembangan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh perusahaan,” katanya.
