Menurut Hidayat, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Pemerintah daerah, kata dia, akan mendukung langkah penertiban yang dilakukan aparat.
Sorotan Presiden terhadap tambang ilegal di Babel menempatkan persoalan pertambangan timah bukan hanya sebagai masalah daerah, tetapi juga menjadi perhatian langsung pemerintah pusat.
Hidayat mengatakan pembenahan di Babel juga tidak akan berhenti pada sektor pertambangan. Pemerintah provinsi akan melakukan pembenahan di berbagai bidang.
“Kita benahi semuanya, dari seluruh sektor. Seluruh pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, birokrasi, semua kita benahi semuanya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menandai sikap Pemprov Babel untuk memperkuat pembenahan tata kelola daerah, termasuk merespons persoalan tambang ilegal yang selama ini menjadi salah satu isu krusial di wilayah penghasil timah tersebut. (Rea)
