Selain itu, pada tahun 2026 sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di luar Dinas Kesehatan juga mulai terlibat dalam mendukung program ATM.
Di antaranya Dinas Sosial, DP3AKB, Disnaker, Dinas Perkim, PUPR, serta Diskominfo. Dukungan juga datang dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Palang Merah Indonesia (PMI).
Dinkes juga mendorong keterlibatan pihak swasta untuk berperan aktif, baik melalui dukungan anggaran maupun kegiatan yang menunjang program ATM.
“Karena ini merupakan program nasional dan juga bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka target yang telah ditetapkan wajib terpenuhi,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Dinkes terus melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Diskominfo dengan memanfaatkan media sosial, serta pengembangan layanan ATM di puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta.
Namun demikian, Widya mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya rendahnya peran aktif masyarakat, keterbatasan anggaran yang masih bergantung pada APBN dan bantuan hibah, serta masih adanya stigma negatif terhadap penderita TBC dan HIV.
“Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari pasien itu sendiri, sehingga menjadi tantangan dalam penanganan kasus,” ungkapnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif terhadap penderita TBC dan HIV, serta meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.
“Jika ada anggota keluarga yang mengalami gejala TBC, segera periksakan ke puskesmas. Jaga kebersihan lingkungan untuk mencegah malaria, dan perkuat komunikasi dalam keluarga agar anak-anak terhindar dari perilaku berisiko,” pungkasnya. (*)
