Selanjutnya, kebijakan keuangan daerah Kota Pangkalpinang tahun 2026 akan diarahkan pada tiga poin utama. Pertama, pengoptimalan sumber-sumber pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Kedua, kebutuhan belanja daerah akan diarahkan secara optimal pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dan ketiga, pembiayaan daerah dilakukan secara selektif dan terukur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, akurasi, dan profitabilitas demi menjaga likuiditas keuangan daerah.
Dalam rapat paripurna tersebut, Penjabat Walikota Pangkalpinang juga menyampaikan Gambaran Umum APBD Kota Pangkalpinang dalam KUA-PPAS 2026. dengan rincian sebagai berikut:
* Pendapatan Daerah: Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang diestimasikan sebesar Rp711,81 Miliar. Jumlah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp210,76 Miliar, Pendapatan Transfer diestimasikan sebesar Rp494,83 Miliar, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp6,22 Miliar.
* Belanja Daerah: Rencana Belanja Daerah pada Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 ini diproyeksikan sebesar Rp872,01 Miliar. Dengan demikian, terdapat defisit belanja sebesar Rp160,20 Miliar.
* Pembiayaan Daerah: Komposisi Pembiayaan daerah Kota Pangkalpinang dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 meliputi proyeksi penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp23 Miliar, dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp6 Miliar. (*)
