“Gubernur diharapkan memerintahkan seluruh OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima,” ujar Widhi.
Lebih lanjut, Widhi mengungkapkan, hingga saat ini Pemprov Babel telah menindaklanjuti Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebesar 75,73 persen.
Namun demikian, menurutnya fokus yang dilakukan tidak hanya pada capaian administratif semata. “Pemda juga wajib memastikan bahwa seluruh pengelolaan sumber daya alam dilakukan seoptimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Temuan BPK
Sebelumnya, Dirjen PKN) V BPK RI mengumkapkan terdapat tiga permasalahan dalam pengelolaan Pemprov Babel tahun 2024 tersebut. Pertama adalah pembayaran belanja gaji dan tunjangan, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasailan pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp483, 03 juta.
Temuan kedua yaitu adanya kekurangan volume atas 1,3 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas PUPRPRKP yang mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beresiko menerima aset dengan valume atau spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran atas 13 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp1,49 miliar,
Temuan ketiga menyangkut tentang pengamanan fisik aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kesehatan pada RSUD Dr. (HC) Ir. Seokarno tidak memadai yang mengakibatkan risiko kehilangan aset tetap.
