PANGKALPINANG (realita.news) – Penjabat Walikota Pangkalpinang menghadiri rapat zoom meeting mengenai kesiapsiagaan daerah mengatasi masalah banjir yang mungkin terjadi karena intensitas curah hujan yang saat ini masih sangat tinggi di beberapa daerah, termasuk Pangkalpinang.
Rapat yang mengikut sertakan berbagai sektor terkait dalam hal pengendalian dan penanggulangan masalah banjir ini diadakan di Smart Room Center Pemerintah Kota Pangkalpinang, Selasa (23/1/2024).
Khusus mengenai persoalan banjir di Kota Pangkalpinang, Pj Walikota Lusje Anneke Tabalujan mengakui bahwa masalah banjir di kota ini masih menjadi momok yang cukup meresahkan masyarakat. “Pangkalpinang merupakan daerah yang banyak cekungan sehingga berpotensi terjadinya banjir. Sudah 40 tahun lebih masyarakat mengeluhkan masalah banjir yang tak kunjung teratasi ini dan ini harus diselesaikan,” katanya.
Pj Walikota Lusje Anneke Tabalujan juga menyebutkan upaya upaya tentang penanggulangan dan pengendalian banjir yang telah dan akan terus dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang perlu disupport.
Sementara itu, Ikmanto Kabid Sumber Daya Alam PUPR Pangkalpinang dalam paparannya mengatakan Pemerintah Kota Bersama Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan normalisasi Sungai Rangkui sepanjang 1.715 meter. Beberapa tahun terakhir juga dilakukan pelebaran sungai dan pedalaman sepanjang 600 meter.
Selain itu, juga dilakukan pengunaan pompa air mobile di Kampung Bintang dengan kapasitas pompa 250 liter per detik. Kapasitas pompa ini masih kecil sehingga akan diupayakan peningkatan kapasitas air menjadi 300 liter per detik dan memerlukan pipa pembuangan yang lebih besar. Saat ini juga telah dimulai pembangunan rumah pompa banjir di Kawasan Gedung Nasional.
Sementara itu, pimpinan rapat dari Kemendagri mengapresiasi upaya upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengatasi masalah banjir tersebut. Azies, staf Bangda Kemendagri tersebut mengatakan bahwa upaya tersebut harus terus ditingkatkan sehingga akibat yang ditimbulkan banjir bisa berkurang.
Staf dari Kemendagri ini meminta pemerintah kota untuk mempetakan permasalahan dari hulu sampai hilir secara komprehensif. Perlu dibentuk tim koordinasi stakeholder terkait penanggulangan banjir di Kota Pangkalpinang dan hal terkait dengan kemitigasian bencana banjir perlu ditegaskan. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlu disusun rencana aksi terhadap penanganan masalah banjir oleh pemerintah kota, OPD yang terlibat dan penghitungan anggaran yang diperlukan.
Pj Walikota Pangkalpinang juga menyadari banyak hal yang menyebabkan masalah banjir di kota ini masih sulit teratasi, seperti yang data di Dinas PUPR. Hal ini diantaranya adalah pembukaan perumahan baru untuk pemukiman semakin meningkat daerah resapan terbatas, pembangunan pompa buangan yang memerlukan biaya besar, 2.
Selain itu, APBD yang terbatas dan sulitnya memprediksi tinggi pasang air dan durasi hujan serta normalisasi sungai rangkui yang belum maksimal. “Ini secara bertahap akan kita atasi dan yang penting dilakukan sekarang adalah mencari penyelesaian dari masalah yang sudah tampak itu,” ujarnya.
Selain Bangda Kemendagri dan Pj Walikota Pangkalpinang, zoom meeting ini juga dihadiri BPPW Babel, Kapus PPSDM Reg Bandung, DLH kota Pangkalpinang, Stasiun Klimatologi Babel, BWS Babel, BPADS Babel, DPUPRPRKP Indonesia, DPYPRPRKP BABEL bidang SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Babel, Pemkot Pangkalpinang dan undangan lainnya. (jes)
Pemko Pangkalpinang Fokus Atasi Masalah Banjir
