“Setelah itu kami akan, bahkan sebagaimana sering kita kemukakan, ada atau tidak ada, atau tanpa PDI Perjuangan pun, adalah kita akan mengambil jalan hak angket ini,” ucapnya.
“Kenapa demikian? Karena kita tahu dari berbagai peristiwa yang kita lalui, baik pra pemilu maupun (saat) proses pemilu dan juga pascapemilu, berbagai catatan dari masyarakat sungguh luar biasa telah kita dengar. DPR dengan hak konstitusionalnya akan menampung itu semuanya, akan kita tumpahkan nanti di forum angket,” sambungnya.
Saat ditanya kenapa ada pernyataan mereka mengusung hak angket dengan atau tanpa PDIP, dia memastikan itu untuk menepis kesan seolah-olah NasDem menunggu sikap resmi PDIP.
Mengingat capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, yang pertama kali menyuarakan pentingnya hak angket tersebut. “Padahal kami tidak (menunggu PDIP),” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam Rapat Paripurna kemarin, hanya perwakilan Fraksi PKS, PKB yang dengan tegas mendorong DPR untuk menggunakan angket.
Sementara perwakilan PDIP memang mendorong DPR mengoptimalkan fungsi pengawasan terkait berbagai dugaan kecurangan pemilu ini untuk perbaikan pemilu ke depan.
Namun dia membuka opsi pengawasan itu dilakukan dengan memanfaatkan fungsi komisi, hak interpelasi atau hak angket dari DPR.
Sebaliknya, Fraksi Demokrat dan Gerindra dengan tegas menolak hak angket. Sedangkan empat fraksi lainnya, yaitu Partai NasDem, PPP, PAN, dan Golkar tidak bersuara dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut. (kba).
