Dikatakannya, pemerintah daerah perlu menjadikan MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasi resiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan. “Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat menerima manfaat yang signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelengaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal,” ujarnya.
Sementara Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menuturkan menjadi satu hal yang penting untuk bisa menciptakan pencegahan melalui pendekatan. “Untuk itu, saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk bersinergi dalam upaya mencegah upaya upaya korupsi baik itu melalui pendekatan regulasi, sistem dan peluang. Serta bersama meningkatkan kesadaran kepala daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
