Di jelaskannya, untuk mencapai hal tersebut, jika memang harga satuannya terlalu kecil atau tidak sesuai, maka kita bisa minta ke pemerintah pusat. Yang kedua, jangan sampai program ini mematikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal di sekitar sekolah. Kalau bisa, sinergikan misalkan dengan pemilik kantin dan seterusnya yang ada di sekolah. Yang ketiga, bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan daerah yaitu provinsi/kabupaten/kota yang akan melaksanakan hal ini bisa bersinergi dengan baik.
“Kita tahu Badan Gizi Nasional yang menjadi stakeholder pertama, tetapi tentu masih membutuhkan dukungan dari pemprov dan pemkab. Dukungan ditengah efisiensi anggaran ini memang memerlukan kejelian, kecermatan, kecerdasan kepala daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan program ini bisa berjalan,” jelasnya.
Ditegaskannya kembali, bagaimanapun kita mendukung penuh program yang di inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini meskipun untuk persiapannya masih terus di lakukan exercisement oleh pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan Bangka Belitung menjadi yang terdepan untuk melaksanakan program ini dan anak-anak kita baik di SLTA maupun SLTP dan SD bisa menikmati dan merasakan secepat mungkin,” pungkasnya. (*)
(Sumber Diskominfo)
