“Penurunan rasio kredit bermasalah menunjukkan adanya perbaikan kualitas portofolio kredit serta efektivitas pengelolaan risiko yang dilakukan BPR dan BPRS,” jelasnya.
Pada aspek likuiditas, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat turun dari 83,23 persen menjadi 79,92 persen. Kondisi tersebut menunjukkan likuiditas semakin terjaga karena pertumbuhan dana masyarakat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit.
Selain itu, cash ratio meningkat dari 15,49 persen menjadi 18,01 persen, yang menandakan kemampuan BPR dan BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek semakin kuat.
Secara keseluruhan, OJK menilai industri BPR dan BPRS di Bangka Belitung berada dalam kondisi yang sehat dan stabil.
“Kami berharap kondisi ini semakin memperkuat peran BPR dan BPRS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” ujar Eko.
Di sisi lain, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR yang mulai berlaku efektif sejak 30 Juni 2026.
Regulasi tersebut menggantikan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 sebagai upaya memperkuat struktur permodalan industri BPR agar lebih kompetitif dan memiliki daya tahan menghadapi berbagai risiko usaha.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan kebijakan tersebut bertujuan mendorong BPR memiliki modal yang lebih kuat sehingga mampu meningkatkan daya saing dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.
Melalui aturan baru itu, setiap BPR diwajibkan memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar, disertai pengawasan yang lebih ketat serta potensi sanksi bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. (Rea)
