“Ini keterkaitan pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dan membangun tempat yang menjadi daya tarik wisata baru,” tuturnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak bisa dilakukan secara sembarangan, baik oleh swasta maupun pemerintah daerah. Semua upaya pembangunan harus mengacu pada regulasi yang tertuang dalam perda, termasuk memperhatikan aspek kearifan lokal, kelestarian budaya, dan lingkungan hidup.
“Jadi tidak bisa sebebas kita. Ada aturan yang harus diperhatikan dalam membangun wisata,” tegasnya.
Ketua Harian Pengprov IMI Babel itu juga menyoroti pentingnya penguatan potensi ekonomi lokal. Ia mendorong pelibatan usaha kecil dan menengah di bidang kerajinan dan produk pertanian untuk bisa tampil di outlet hotel, restoran, hingga destinasi wisata.
“Pariwisata yang dibangun harus bersifat berkelanjutan. Pemerintah atau swasta tidak bisa membangun tanpa memperhatikan yang sudah tercantum dalam perda ini,” pungkasnya.
