PANGKALPINANG (realita.news) – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal ZA menyerahkan sertifikat Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 Provinsi Bangka Belitung..
“Kegiatan ini merupakan salah satu wujud sinergitas antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Ombudsman RI memberikan apresiasi kepada Pemprov, Kabupaten dan Kotadi Bangka Belitung terhadap tingkat kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Pj Gubernur Safrizal di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kep. Babel, Kamis (4/1/2023).
Peemberian penghargaan serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Ombudsman RI di Jakarta. Dimana penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewajiban seluruh pejabat dan aparatur penyelenggara negara maupun pemerintah tanpa terkecuali seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Selamat kepada para Bupati dan Wali Kota atas capaian hasil penilaian tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman RI tahun 2023 dengan hasil yang sangat baik dan meningkat dari tahun sebelumnya. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Dirinya juga mengucapkan selamat untuk kepala perangkat daerah provinsi beserta jajaran yang menjadi lokus penilaian seperti Dinas sosial dan PMD, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan RSUD Ir. Soekarno.
Melalui penghargaan ini, ia berharap agar ke depan kerja sama antar sektoral maupun antar pemerintah daerah dapat meningkat dalam membangun Bumi Serumpun Sebalai.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Babel Shelby Yozar juga mengapresiasi seluruh pemerintah daerah, baik Pemprov, Pemkab dan Pemkot yang telah mengikuti semua tahapan penilaian kepatuhan tahun ini. “Di samping itu, peran Biro Organisasi maupun Inspektorat turut memberikan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah/unit pelayanan teknis melakukan persiapan penilaian kepatuhan,” ujarnya. (*)
sumber Diskominfo Babel
