Menurut Suherman, Kanwil Kemen HAM dan Kemen Kum di daerah berada langsung di bawah kementerian masing masing. Sementara Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah direktorat jenderal yang terpisah. Perbedaan struktur ini kerap menimbulkan salah tafsir di publik, termasuk dalam memahami kewenangan penanganan persoalan HAM.
Tak hanya soal kelembagaan, Suherman juga menyoroti masih kesalahan umum masyarakat dalam memaknai pelanggaran HAM. “Pemukulan, pencurian, atau kekerasan fisik itu masuk ranah pidana. Yang menjadi pelanggaran HAM justru ketika aparat penegak hukum melakukan pembiaran atau tidak menindaklanjuti kasus yang sudah jelas buktinya,” jelasnya.
Ia mencontohkan kasus kekerasan di sekolah maupun peristiwa perundungan (bullying) yang berujung trauma psikologis. Dalam konteks HAM, pembiaran oleh institusi berwenang terhadap peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
Lebih lanjut, Suherman juga memperkenalkan Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penanganan Permasalahan HAM, yang kini menjadi acuan baru.
Dalam regulasi tersebut, pendekatan yang digunakan tidak lagi semata-mata “dugaan pelanggaran HAM”, melainkan permasalahan HAM yang ditangani melalui mekanisme rekomendasi, koordinasi, dan fasilitasi.
“Kami juga berperan memastikan produk hukum daerah, seperti Perda, Perkada, hingga Perbup, tidak bertentangan dengan prinsip HAM. Salah satu alasan pembatalan regulasi adalah jika bertentangan dengan hak asasi manusia,” tegasnya.
Ketua JMSI Babel, Supri (Ucup), menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai dialog langsung seperti ini penting untuk memperkuat literasi HAM di masyarakat. “Media punya peran strategis menjembatani pemahaman publik. Kunjungan ini menjadi ruang diskusi yang sangat konstruktif,” ujar Ucup.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Kanwil KemenHAM Babel dan JMSI dalam penyebaran informasi yang edukatif, berimbang, dan berbasis HAM kepada masyarakat Bangka Belitung. (*)
JMSI Jalin Sinerji dengan Kanwil Kementerian HAM Babel
