REALITA.NEWS — Pulau Jawa adalah pulau dengan penduduk terbanyak di dunia. Setidaknya terdapat lebih dari 149 juta penduduk tinggal di wilayah tersebut. Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 56% total penduduk di Indonesia. Dengan demikian, lebih dari setengah penduduk Indonesia berada di pulau dengan wilayah seluas 127.569 km² tersebut.
Tingginya populasi penduduk yang bermukim mengakibatkan beban Pulau Jawa semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk, yang berimplikasi menimbulkan beragam permasalah turunan di antaranya kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah demikian pula dengan polusi udara dan air.
Sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dapat menjadi gerbang pembuka pintu investasi yang lebih besar bagi wilayah di luar Pulau Jawa. Pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa dapat menjadi jalan pembuka dalam mencapai pemerataan ekonomi di jangka panjang. Hal ini tentunya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang
berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Dalam implementasinya, pemerintah memakai pendekatan “Indonesia Sentris”. Pendekatan ini merombak paradigma bahwa pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Pulau Jawa. Tepatnya, dengan memacu percepatan pembangunan infrastruktur proyek-proyek strategis nasional yang disebar di berbagai wilayah, bahkan hingga ke pelosok, sebagai jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran sekaligus mampu meningkatkan daya saing bangsa.
Seperti diungkapkan Presiden Joko Widodo pada side event Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) G7 and Partner Countries yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, pada Sabtu, 20 Mei 2023. Ia menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, seperti pelabuhan atau seaport hingga jalan tol sebagai upaya menekan ketimpangan yang terjadi.
Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah.
Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa penyelesaian proyek-proyek infrastruktur ini telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Akses yang lebih baik ke pusat- pusat ekonomi meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru.
