Selain itu, ia minta bantuan ABPEDNAS membantu pemerintah, kejaksaan, dan kepolisian untuk menjaga dan memelihara situasi keamanan dan kondisi yang di hadapi yakni intoleransi yang mengganggu pelaksanaan ibadah.
Kemudian, Hasyim juga minta ABPEDNAS bekerja sama dengan Kejaksaan untuk melatih para perangkat desa tentang tata kelola pemerintahan untuk mencegah adanya kasus hukum.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina ABPEDNAS Burhanuddin yang juga selaku Jaksa Agung RI menjelaskan bahwa, program ini merupakan wujud nyata komitmen dalam mengawal dan memberikan arahan kepada seluruh pemerintahan di desa dengan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum.
“Apresiasi ini bukan hanya memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan prestasi tapi juga menginspirasi gerakan Jaga Desa dan Jaga Indonesia,” tutur Burhanuddin.
Program ini tujuannya untuk memastikan setiap rupiah dana desa dikelola dengan integritas, transparan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi dan kepatuhan sistem terintegrasi, potensi penyimpangan berhasil ditekan, melindungi aparatur desa dari jerat hukum serta mengembalikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial.
(Sumber Biro Adpim)
