PANGKALPINANG (realita.news) — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar Subsidi di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Senin (30/6/2025).
Puluhan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Bangka, serta mitra Pemerintah Provinsi Babel seperti Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, dan BRI hadir dalam rakor tersebut.
Menurut Hidayat Arsani, rakor ini merupakan respons atas keluhan masyarakat umum yang ia terima, baik melalui pesan singkat, media sosial, bahkan keluhan yang disampaikan langsung saat ia blusukan, atau kunjungan kerja di desa-desa berkenaan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi.
“Pada rapat ini saya ingin menyampaikan tiga keluhan masyarakat yang sering saya terima. Pertama, soal komplain masyarakat sulit dapat solar. Kedua, soal BRIZI yang sering merugikan, dan ketiga soal premanisme,” ujarnya.
Ia mengaku ingin mengambil langkah tegas terhadap ketiga permasalahan utama tersebut. Namun, keputusan yang ingin teken menjadi keputusan terbaik, dengan mengedepankan asas keadilan, baik bagi pebisnis, Pertamina, pemerintah, maupun masyarakat sebagai konsumen.
“Makanya saya memanggil SPBU, karena yang berurusan langsung dengan masyarakat adalah SPBU. Saya mendengar keluhan masyarakat, dan ingin tahu juga dari seluruh pihak, apa permasalahannya, sehingga ada kesulitan, dan mengakibatkan antrean panjang,” katanya.
