Dia menyebutkan, pihaknya memastikan akan membawa hasil RDP atau aspirasi organisasi pers di Provinsi Bangka Belitung untuk dibahas di DPR RI. “Untuk mendukung dan meneruskan aspirasi ini ke DPR RI sebagai lembaga yang akan melakukan revisi,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kepulauan Babel, Efredi Effendy menyatakan memperjuangkan aspirasi para insan pers atas penolakan revisi UU penyiaran. “Aspirasi insan pers ini juga merupakan suara rakyat, jadi kami nyatakan mendukung penolakan ini,” tambahnya.
Ia menilai, insan pers sebagai kontrol kinerja seorang anggota DPRD. Baik dan tidaknya kinerja seorang anggota DPRD. “Darimana masyarakat bisa tahu kinerja kami, kerja apa tidak anggota dewan ini kalau tidak melalui pers yang memberitakannya. Untuk itu kami DPRD Babel melalui Komisi I DPRD bersama-sama menolak revisi UU nomor 32 tahun 2002,” tegasnya. (rea)DPRD Babel
