“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” ujar Didit.
Didit menjelaskan, persoalan tersebut kini tidak hanya dirasakan para penambang. Perlambatan aktivitas pertambangan turut memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat, menurunkan daya beli, serta berdampak pada pelaku usaha dan kesempatan kerja di Pulau Belitung.
Karena itu, DPRD Babel bersama pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret agar aktivitas pertambangan kembali berjalan optimal dan ekonomi masyarakat kembali bergerak.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD Babel dan pemerintah daerah yang memilih menyampaikan aspirasi melalui jalur koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia menilai komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mencari solusi terhadap persoalan strategis yang dihadapi masyarakat.
DPRD Babel pun berharap hasil pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait pertambangan timah di Pulau Belitung. (Rea)
