DPRD Babel Minta Pemprov Penuhi Target Pendapatan dari Pemutihan PKB

PANGKALPINANG (realita.news) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Belitung bersama dinas terkait mengenai anggaran dari Pemprov Babel mengelar rapat anggaran membahas Hasil RKUA PPAS Perubahan APBD 2025 di Ruang Banggar DPRD, Jumat (25/7/2025).

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Edy Iskandar dan dihadiri panitia anggaran di DPRD Bangka Belitung. “Rapat ini juga membahas kebijakan umum anggaran dan program prioritas,” kata Eddy Iskandar.

Menurut politisi Partai Golkar ini, rapat tersebut baru selesai membahas kebijakan umum anggaran saja. “Ini juga baru masuk kepada program prioritas, jadi masih berlanjut,” katanya lagi.

Ia menambahkan bahwa pembahasan mengenai pendapatan proyeksi, target belanja, dan sisa anggaran masih belum dibahas secara detail. “Masih ada beberapa hari ke depan. Hitungan sampai kemarin masih ada 5 hari ya, mudah-mudahan mendekatilah. Karena memang secara pendapatan kita yang disampaikan tadi baru sekitar 45 persen,” tambahnya.

Eddy Iskandar juga menekankan perlunya peningkatan kinerja untuk mengejar target pendapatan agar program-program pemerintah daerah dapat terealisasikan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan, Rudi, SE., M.Si, memberikan informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

“Sampai saat ini, jumlah kendaraan yang mengikuti program pemutihan mencapai 1.500 kendaraan roda dua dan 30.455 kendaraan roda empat, total 38.704 unit. Mudah-mudahan dalam 6 hari ke depan sampai dengan 31 Juli, dari target 20 miliar rupiah, bisa kami capai,” jelasnya.

Rudi menambahkan bahwa program pemutihan ini dilatarbelakangi oleh lemahnya ekonomi dan daya beli masyarakat Bangka Belitung.

“Pemutihan ini sesuai data BPS dan BI, pertumbuhan ekonomi kita di Triwulan I 2025 ada kenaikan dari 0,3% di akhir 2024 menjadi 4,6% di Triwulan I 2025. Namun demikian, setelah Triwulan I menuju Triwulan II dan III, daya beli masyarakat menurun. Mudah-mudahan ada pergerakan ekonomi lagi sehingga masyarakat punya kemampuan untuk membayar pajak,” tutup Rudi. (*)