JAKARTA (realita.news) – Ketua DPRD Bangka Belitung bersama Komisi II dan III serta Pengurus Apdesi Bangka Selatan mengantarkan langsung surat permohonan pencabutan izin hutan tanaman industri PT Hutan Lestari Raya (HLR) ke Kementerian Kehutanan RI di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Dengan diantar langsung surat tersebut, dharapkan pemerintah pusat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bangka Selatan yang menolak dan meminta dicabut izin PT HLR.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Babel, Yogi Maulana, Rabu (13/8/2025).
“Siapa lagi yang mau didengar kalau semua petinggi di Babel bersama rakyat sudah menolak dan meminta izin dicabut,” ungkap Yogi yang juga turut mendampingi pengurus Apdesi Basel.
Politisi Gerindra ini menyebut, DPRD Babel bersama Komisi II dan III serta Apdesi se-Bangka Belitung sudah berupaya semaksimal mungkin mendesak pencabulan izin ini.
“Alhamdulillah di Kemeterian Kehutanan, kami diterima para petingginya. Kita juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebun di bawah 5 hektare milik masyarakat. Pusat meyatakan mereka saat ini fokus ke korporasi bukan kepada personal masyarakatnya,” jelas Yogi
Politisi muda asal Bangka Selatan ini menegaskan aspirasi masyarakat tentang penolakan HTI ini sebelumnya telah disampaikan kepada Pemerintahan Bangka Belitung melalui Pansus DPRD Babel.
“Masyarakat 4 kecamatan di Basel sepakat menolak dan mendesak izin PT HLR dicabut, dan harapan kita pusat khususnya Kementerian Kehutanan segera menindaklanjuti aspirasi ini untuk mencabut izin HTI PT HLR,” tutup Yogi. (*)
DPRD Babel dan Apdesi Bangka Selatan Desak Menteri Kehutanan Cabut Izin HTI
