Untuk mengatasi persoalan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengerahkan jajarannya ke daerah guna membantu pemantauan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya bilang begini, kalau begitu ya udah. Yang nguasain di daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPBG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka setuju,” ujarnya.
Meski Purbaya tidak merinci besaran efisiensi yang akan dilakukan BGN, namun ia tetap mendukung adanya kelanjutan penghematan anggaran agar program MBG terus berjalan.
“Saya setuju (efisiensi) apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Iya, tapi biar programnya jalan,” kata Purbaya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, dan masih akan dilakukan penghematan. (*)
