5. Transparansi dan Akuntabilitas;
Memastikan bahwa semua kegiatan birokrasi dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Transparansi akan meminimalisasi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Desentralisasi Layanan;
Menghadirkan layanan ke tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat (misalnya, tingkat kecamatan atau kelurahan). Dengan desentralisasi, pelayanan publik dapat diberikan lebih cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
7. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan;
Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi layanan publik. Partisipasi masyarakat dapat menjadi sarana umpan balik yang berharga dan menjadikan layanan lebih relevan dengan kebutuhan publik.
“Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemerintah dapat menyelenggarakan tata kelola yang lebih efisien dan efektif serta memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang terpercaya,” pungkas Yuri Kemal.
Namun demikian tambahnya, diharapkan birokrasi yang berjalan ini tidak terlalu mekanistik dan kaku, yakni hanya berkutat pada kinerja dan proses, namun juga birokrasi lebih bertujuan kepada output yakni tingkat kepuasan dan pelayanan masyarakat yang lebih utamanya.
Sensitifitas birokrasi juga diperlukan baik dalam pola rekrutmen maupun penempatan pada pos-pos yang tepat. Hal ini senada juga dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian panrb, yang diharapkan terus berevolusi agar memberikan pelayanan optimal dan kemudahan bagi masyarakat
