Example floating
Example floating
PILPRES

Bawaslu Babel akan Bersikap Tegas Jika ASN Tidak Netral

180
×

Bawaslu Babel akan Bersikap Tegas Jika ASN Tidak Netral

Sebarkan artikel ini

Pangkalpinang– Jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan bersikap tegas jika mengetahui Aparatur Sipil Negara ikut ikutan bermain politik dalam Pemilu 2024 ini. Hal ini disampaikan setelah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pangkalpinang. 

Dugaan Pelanggaran tersebut dilakukan Camat Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang yang diduga mengirimkan video yang memiliki muatan kampanye dan mengajak memilih Calon Anggota DPRD provinsi melalui aplikasi whatsapp.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung EM Osykar mengatakan bahwa laporan tersebut sudah ditindaklanjuti Bawaslu Kota Pangkalpinang. Ia menegaskan Bawaslu akan bekerja dan menindak terhadap pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN berpedoman kepada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,” katanya.

Kami juga akan memperhatikan Surat Keputusan Bersama 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tertanggal 22 September 2022 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan,” kata Osykar.

Ia menjelaskan lebih jauh bahwa Bawaslu akan menyusun kajian awal terhadap Laporan tersebut. “Kajian Awal dimaksud dilakukan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal, materil dan jenis dugaan pelanggaran (Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu 7/2022). Sampai saat ini Bawaslu Kota Pangkalpinang masih memproses laporan tersebut,” jelas Ketua Bawaslu Babel itu.

Ia menegaskan bahwa jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, Bawaslu akan menyampaikan Rekomendasi ke KASN, untuk kemudian KASN lah yang akan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan pendampingan jika diperlukan.

“Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memberikan instruksi apapun kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam melakukan penanganan pelanggaran selain berpesan bekerjalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kami akan terus memantau langsung perkembangan tindak lanjut laporan dan akan memutusan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup Osykar. (***)

Baca Juga:  Jelang Debat, Intip Visi Misi Pendidikan-Kebudayaan Anies-Prabowo-Ganjar