“Seperti halnya beberapa upt atau cabdin (cabang dinas) yang ada di Kabupaten/kota, entah itu pendidikan, pertambangan, kehutanan dan lain-lain, dimana secara fungsi dan kewenangannya dapat dilakukan oleh dinas,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut Kasubdit Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI, Wahyu Perdana menyampaikan bahwa dalam melakukan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah ada dua mekanisme yang harus di tempuh oleh Pemda sesuai dengan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu evaluasi OPD dan penyesuaian Perda.
“Semangatnya yang penting itu adalah penyederhanaan sistem kerja, dan kalau memang harus digabungkan, maka itu harus satu rumpun urusan pemerintahan,” ujar Wahyu Perdana.
Untuk itu Kemendagri menyarakan agar dilakukannya Konsolidasi terlebih dahulu terhadap perangkat daerah, sebelum dilanjutkan ke tahap formil seperti pembentukan pansus dan lainnya.
“Yang terpenting sudah ada parameternya untuk menyatukan, meleburkan ataupun memisahkan bukan karena ada justifikasi subjektif dari satu pihak,” tutupnya. (rea)
