Example floating
Example floating
DPRD

DPRD Babel Jadwalkan Rapat Lanjutan Bahas Penolakan Tambang Pasir Laut Teluk Uber

31
×

DPRD Babel Jadwalkan Rapat Lanjutan Bahas Penolakan Tambang Pasir Laut Teluk Uber

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadwalkan rapat lanjutan terkait penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir laut di perairan Teluk Uber, Kabupaten Bangka.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), dan perusahaan tambang, hadir dalam rapat lanjutan untuk membahas persoalan perizinan serta kesesuaian tata ruang kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan Didit saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas aspirasi masyarakat terkait penolakan aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Uber, Kamis (19/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Didit juga meminta perwakilan masyarakat, Abun, menyampaikan bukti-bukti penolakan secara tertulis kepada DPRD Babel. Dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian sekaligus dasar penyusunan kronologi persoalan sebelum DPRD menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Saya minta kepada Pak Abun, sampaikan kepada kami secara tertulis bukti-bukti penolakan. Kita minta bukti dikirim kepada DPRD biar kami kaji. Kita bikin kronologisnya,” kata Didit.

Menurutnya, dokumen tertulis sangat penting agar langkah DPRD dalam menindaklanjuti persoalan tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Didit mengatakan, DPRD perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi di lapangan untuk memastikan peruntukan kawasan perairan Teluk Uber berdasarkan dokumen tata ruang.

Untuk itu, ia meminta Anggota DPRD Babel Maryam, Nolita, dan Refian turun langsung ke lokasi dengan didampingi dinas terkait serta aparat kepolisian.

“Saya minta besok pagi Ibu Nolita, Ibu Maryam, Pak Refian didampingi dinas-dinas juga ke lapangan. Saya minta Dinas ESDM juga turun. Pak Kapolsek, tolong didampingi teman-teman kami,” ujarnya.

Didit menegaskan, pengecekan lapangan diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi kawasan sekaligus mencocokkannya dengan dokumen tata ruang yang berlaku.

Baca Juga:  Anggota Fraksi Golkar DPRD Babel Hadiri Pelantikan Gubernur di Istana Negara

Ia juga menyoroti ketidakhadiran Camat setempat dalam RDP. Padahal, menurutnya, pemerintah kecamatan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peruntukan wilayah di kawasan Teluk Uber.

Didit menjelaskan, persoalan tata ruang tersebut juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, DPRD Babel akan meminta Pemerintah Kabupaten Bangka ikut terlibat dalam pembahasan berikutnya.

“Kita akan mengundang pihak perusahaan, Dinas Kelautan, dan Pemda Bangka. Tidak boleh lepas tangan. Kita juga akan mengundang camat dan seluruh kepala dinas terkait,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

slot777 https://www.olx69.us.com/ https://olx69.uk.com/ olx69 olx69 olx69