Example floating
Example floating
DPRD

DPRD Babel Gelar RDP Tambang Pasir Laut Teluk Uber, Maryam Minta ESDM dan KKP Tinjau Ulang Izin

26
×

DPRD Babel Gelar RDP Tambang Pasir Laut Teluk Uber, Maryam Minta ESDM dan KKP Tinjau Ulang Izin

Sebarkan artikel ini
Oplus_16908288

PANGKALPINANG  – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir laut di perairan Teluk Uber, Kabupaten Bangka, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DRPD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya tersebut menjadi ruang bagi masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata untuk menyampaikan aspirasi serta keberatan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan pesisir dan mata pencaharian warga.

Dalam RDP tersebut, Anggota DPRD Babel, Maryam, menyatakan dukungan penuh terhadap penolakan masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah bersama pemerintah pusat mengevaluasi kembali perizinan dan kesesuaian tata ruang aktivitas penambangan pasir laut di kawasan tersebut.

Maryam mengungkapkan, persoalan tata ruang Teluk Uber sebelumnya telah menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saat melakukan pertemuan dengan KKP, ia memperoleh informasi bahwa pada Oktober 2025 kementerian tersebut telah menyurati Pemerintah Provinsi Babel untuk mengevaluasi tata ruang yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.

Namun, hingga pelaksanaan RDP, surat tersebut disebut belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Babel.

“Artinya, dengan aspirasi masyarakat pada hari ini, ini menjadi agenda penting dan kesempatan kita untuk mengevaluasi apa yang sudah ditetapkan,” kata Maryam dalam RDP tersebut.

Ia menyampaikan, pemerintah provinsi perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perizinan, termasuk keabsahan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen lingkungan, serta kesesuaian zonasi laut dengan peruntukannya.

Menurutnya, kawasan pesisir Teluk Uber tidak hanya memiliki kepentingan pertambangan, tetapi juga menjadi wilayah aktivitas nelayan dan pengembangan pariwisata.

Maryam juga meminta agar proses sosialisasi kepada masyarakat serta kajian lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun UKL-UPL, ditinjau kembali.

Hal ini penting untuk memastikan keberatan masyarakat tidak diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan.

Baca Juga:  Perbaikan Pelabuhan Sadai Didorong Lebih Cepat, DPRD Babel Siap Intervensi APBD

Lebih lanjut, Maryam mengusulkan agar DPRD Babel menyampaikan aspirasi masyarakat secara tertulis kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta KKP.

Ia meminta seluruh dokumen penolakan masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata dikumpulkan sebagai bukti pendukung rekomendasi kepada kedua kementerian tersebut.

Menurut Maryam, evaluasi perlu dilakukan karena proses perizinan pertambangan dan rekomendasi pemanfaatan ruang laut melibatkan kewenangan pemerintah pusat.

“Kita menyampaikan atau merekomendasikan kepada pemerintah pusat terkait aspirasi masyarakat ini secara tertulis. Bukti penolakan dari masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata perlu kita lengkapi untuk menjadi bahan rekomendasi kepada ESDM dan KKP,” ujarnya.

Maryam menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi kelengkapan administrasi perizinan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan potensi konflik di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan, aktivitas penambangan pasir laut berpotensi mengancam mata pencaharian nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil tangkapan di perairan Teluk Uber.

Tinggalkan Balasan

slot777 https://www.olx69.us.com/ https://olx69.uk.com/ olx69 olx69 olx69