PANGKALPINANG – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di SD Negeri 9 Pangkalpinang, Kamis (2/7/2026).
Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa Bangka Belitung kembali mendapatkan alokasi program revitalisasi sekolah pada 2026.
Untuk sementara, sebanyak 58 satuan pendidikan akan menerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp50,45 miliar.
“Untuk di Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2026 untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan Rp50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama, yang teralokasi sebelum adanya tambahan anggaran. Insyaallah nanti setelah ada tambahan, jumlahnya bisa meningkat,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, alokasi tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah masih menyiapkan tambahan anggaran revitalisasi sekolah yang akan menjangkau sekitar 60 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Menurut Abdul Mu’ti, secara nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.
Khusus Kota Pangkalpinang, pemerintah pusat telah menetapkan empat sekolah sebagai penerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran sebesar Rp3.244.460.191.
“Transfer tahap pertama sudah mulai dilakukan dan mudah-mudahan pelaksanaannya bisa segera berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Kabupaten Bangka Tengah memperoleh alokasi revitalisasi untuk tujuh satuan pendidikan dengan nilai bantuan sekitar Rp6,9 miliar.
Abdul Mu’ti menegaskan, jumlah sekolah penerima bantuan di Bangka Belitung masih berpotensi bertambah setelah pemerintah menyelesaikan proses penambahan anggaran.
Ia menjelaskan, penetapan sekolah penerima bantuan didasarkan pada sejumlah kriteria, di antaranya sekolah yang berada di wilayah terdampak bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat.
Selain itu, program revitalisasi kini juga menyasar taman kanak-kanak sebagai bagian dari implementasi wajib belajar 13 tahun.
Menurutnya, skema revitalisasi tahun ini lebih komprehensif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Bantuan tidak hanya digunakan untuk memperbaiki ruang kelas, tetapi juga dapat dimanfaatkan membangun pagar sekolah, sumur, tempat ibadah, toilet, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.
“Dengan begitu, revitalisasi tidak hanya memperbaiki sebagian kecil bangunan sekolah, tetapi benar-benar menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan,” pungkasnya. (Rea)
