PANGKALPINANG — Walikota Pangkalpinang, Saparudin, menjadi orang pertama yang mengikuti pendataan awal Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang, Senin, 15 Juni 2026.
Pendataan berlangsung di rumah dinas Wali Kota Pangkalpinang dengan dipimpin langsung Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, bersama sejumlah petugas sensus.
Selama sekitar 30 menit, petugas melakukan wawancara dan mencatat sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sensus.
Salah satu pertanyaan awal yang disampaikan petugas berkaitan dengan jumlah anggota keluarga atau orang yang tinggal di rumah dinas wali kota.
Saparudin menyambut baik dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi penting dalam menentukan kebijakan pemerintah agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Data adalah dasar dalam mengambil keputusan. Ketika data yang dimiliki valid, maka perencanaan dan kebijakan yang dibuat pemerintah akan lebih tepat sasaran,” ujar Saparudin.
Ia menjelaskan, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat membutuhkan informasi yang terus diperbarui.
Melalui sensus, pemerintah dapat melihat berbagai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk kondisi keluarga, pekerjaan, serta aktivitas ekonomi.
Saparudin berharap masyarakat Kota Pangkalpinang ikut berperan menyukseskan kegiatan tersebut dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas di lapangan.
Ia meminta warga tidak ragu menerima kedatangan petugas BPS karena pendataan dilakukan untuk kepentingan pembangunan daerah.
“Petugas akan datang ke rumah-rumah warga. Kami berharap masyarakat dapat membantu dengan memberikan data sesuai keadaan sebenarnya,” katanya.
Menurut Saparudin, kualitas hasil sensus sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi. Data yang lengkap akan membantu pemerintah menentukan program yang lebih efektif di berbagai sektor.
“Dengan data yang lengkap, pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kebutuhan masyarakat dan langkah apa yang harus dilakukan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pangkalpinang Dewi Savitri mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi ekonomi dan aktivitas usaha masyarakat.
Pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Petugas BPS akan melakukan kunjungan secara bertahap kepada masyarakat serta pelaku usaha di wilayah Kota Pangkalpinang.
Dewi menyebut keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas di lapangan, tetapi juga dukungan masyarakat sebagai sumber utama data.
Ia memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan statistik.
“Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan menjadi bahan penyusunan informasi pembangunan,” kata Dewi.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, hingga peningkatan pelayanan publik di Kota Pangkalpinang. (Rea)
