PANGKALPINANG (realita.news) – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggagas pembentukan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sawit di Bangka Belitung agfar program penyaluran tangungjawab perusahaan terhadap masyarakat bisa berjalan baik dan tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama pengusaha perkebunan kelapa sawit se-Bangka Belitung di ruang Bamus Kantor DPRD, senin (22/9/2025). “Bantuan CSR itu sebaiknya lebih banyak di fokuskan pada bantuan sarana pendidikan dan kesehatan,” kata Ketua DPRD Babel.
Didit Srigusjaya menyebutkan pembentukan CSR ini tepat disampaikan karena dalam rapat dengar pendapat hampir 80 persen perusahaan sawit hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam rapat itu, disepakati akan dibentuk Forum CSR pada tahun 2026 agar program penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan lebih tepat sasaran dan sesuai aturan.
“Selama ini aspirasi masyarakat yang kami serap, dana CSR perusahaan belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Karena itu, kami mendorong agar CSR diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Banyak masyarakat ingin kuliah tapi tidak memiliki biaya, maka CSR diharapkan bisa membantu,” kata Didit.
Ia menjelaskan, sesuai peraturan daerah, perusahaan wajib menyalurkan 1–20 persen CSR dari keuntungan bersih. Aturan itu juga berkaitan dengan izin usaha perkebunan (IUP) yang mengharuskan perusahaan membangun kebun plasma minimal 20 persen dari total areal untuk masyarakat sekitar. Didit menambahkan, masih ada ketidaksinkronan antara IUP dan hak guna usaha (HGU) yang sedang diupayakan solusinya oleh perusahaan bersama dinas terkait.
