PANGKALPINANG (realita.news) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bangka Belitung bersama masyarakat Desa Batu Beriga mendatangi Gedung DPRD Bangka Belitung dan mengelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) terkait hal yang berhubungan dengan persoalan penambangan di pesisir pantai.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan di Ruang Badan Musyawarah DPRD, Senin (11/8/2025) pagi itu juga dihadiri beberapa anggota dewan dari Komisi I serta staf Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel,
Usai RDP, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa pihaknya terbuka menerima masukan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Babel terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K).
Didit juga menjelaskan bahwa RDP ini merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat, khususnya nelayan Batu Beriga, Bangka Selatan, yang didampingi Walhi. Mereka mempertanyakan kelanjutan surat gubernur terkait usulan pengembalian wilayah tangkap nelayan yang kini berubah menjadi area pertambangan.
“Perda Zonasi dan Perda RTRW Babel saat ini masih dalam proses desintegrasi di Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Kami mendorong agar Komisi I bersama Biro Hukum segera melayangkan surat resmi kepada gubernur untuk menolak sebagian wilayah laut menjadi pertambangan, dan mengembalikannya sebagai area tangkap nelayan,” tegas Didit.
